Jumat, 29 September 2017

Estimasi Lamanya waktu penerbitan e-KTP

Kepada YTH,
Bapak Lurah Bahagia
di tempat

Saya Dian, warga Pondok Ungu Permai Sektor V, Bekasi.
Saya mau buat e-KTP guna keperluan untuk pembuatan paspor ( Urgent ).
Tapi saya dengar dari salah satu pegawai keluarahan Bahagia, untuk pembuatan e-KTP bisa langsung datang ke kelurahan, namun untuk estimasi berapa lama sampai e-KTP jadi tidak ada due datenya.
Jika begini terus, kami sebagai warga yang sangat membutuhkan dokumen tsb, sebagai salah satu persyaratan penting untuk membuat paspor. Sementara kami membutuhkan pernyataan sampai kapan kami harus  menunggu e-KTP jadi.

Mohon pencerahannya atas hal ini, karena saya yakin keluhan untuk e-KTP selain saya pasti banyak yang punya keluhan sama.
Sekali lagi mohon pencerahannya atas hal ini.

Regards,
Dian

Jawab :

Seperti sama sama kita ketahui masalah penerbitan e-KTP sangat bergantung kepada jumlah stok yang masih ada.
Lebih jelasnya lagi dapat saudara/i dapat menghubungi staff bagian disdukcapil kab bekasi.
Kami sangat memahami keluhan keluhan seperti saudara .Staf Kelurahan hanya bisa membantu dan melakukan tugas sesuai dengan kemampuan .
mohon dimaklumi
terima kasih atas pertanyaan nya.

Rabu, 01 Februari 2017

Surat Edaran Mendagri Nomor 470/296/SJ tentang KTP-el

Selamat pagi..
sesuai keterangan yg sy terima ini bisa di kirimkan peraturan  mendagrinya.
Terima kasih.
 
patar tobing.ams@gmail.com


Surat Edaran Mendagri Nomor 470/296/SJ tentang KTP-el Berlaku Seumur Hidup (Untuk Gubernur, Bupati/Walikota)

Mendagri Tjahjo Kumolo telah menerbitkan dua surat edaran pada Jum’at (29/01/2016) terkait masa berlaku KTP elektronik (KTP-el) seumur hidup.
Pertama, Surat Edaran Nomor 470/295/SJ tanggal 29 Januari 2016 perihal KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup, ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja dan para pimpinan lembaga non kementerian.
Kedua, Surat Edaran Nomor 470/296/SJ tanggal 29 Januari 2016 perihal KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup, ditujukan kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.
Kedua surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

silahkan di unduh lebih lengkap
 
Download Lampiran Peraturan Ini 
 
trimakasih,
Ahmad Z