Custom Search

Selasa, 15 November 2016

E-KTP belum jadi

Selamat Siang,
Pada sekitar akhri tahun 2015 saya pernah foto / rekam data di depan Superindo (Maraqas square), tetapi sampai sekarang KTP e saya belum jadi.
Padahal waktu itu, diberikan sumbangan operational Rp. 20.000/orang.
Mohon petunjuk, apa yg harus saya lakukan sekarang?
Tidak mungkin saya hanya menunggu dan menunggu.


Demikian saya sampaikan, ditunggu replay dan advice nya.



Regards
Wurti Jatmiko

Wurti.Jatmiko@id.spiraxsarco.com



Jawaban :

Yang terhormat saudara Wurti, anda sangat disarankan untuk mengurus ulang pengurusan penerbitan KTP baru tanpa rekam photo lagi.
 lampirkan copy KTP dan KK, jelaskan tentang pengalaman saudara ini kepada staff atau pak lurah langsung untuk di arahkan petunjuk selanjutnya,
sekian dan trimakasih

Jumat, 29 April 2016

Pengusaha Kavling nakal tak bayar PBB


Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bekasi diharapkan mencari solusi terhadap warga pembeli kavling kredit yang sulit membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Masalah muncul ketika para pembeli kavling tidak bisa membayar PBB karena PBB induk tidak dibayar oleh si pengusaha kavling, sehingga SPPT PBB tidak bisa dipecah kepada para pembeli.
 
Ironisnya lagi, pengusaha  kavling tidak membayar PBB selama bertahun-tahun, sehingga SPPT induk diblokir.
Di Kabupaten Bekasi sejak puluhan tahun lalu memang telah muncul bisnis kavling kredit. Cuma sayangnya, banyak pengusaha kavling kredit yang nakal, dengan tidak mau membayar PBB induk dan memecah SPPT kepada para pembeli kavling.
 
Kini, ribuan pembeli kavling kredit di berbagai kecamatan di Kabupaten Bekasi resah, karena setelah mereka melunasi kavling dan memegang Akta Jual Beli (AJB) , mereka tidak bisa mendapatkan SPPT atas nama sendiri. Itu lantaran pengusaha kavling tidak mau membayar PBB induk, bahkan sampai bertahun-tahun.
Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bekasi, Drs Asep Sutendi, dikonfirmasikan bekasikab.go.id mengatakan, selama PBB tidak dibayar, selamanya akan menjadi piutang.
 
“Jadi tidak mungkin SPPT pecahannya bisa terbit, selama PBB induk belum dibayar,” tegas Asep.
Sementara itu menurut Dwiyantoro, SH, seorang notaris/PPAT di Kabupaten Bekasi,  bisnis kavling tanah yang sudah berlangsung puluhan tahun lalu itu kini telah menimbulkan problem tersendiri, khususnya merugikan para pemilik kavling, karena mereka tidak bisa meningkatkan status kepemilikan tanah dari AJB menjadi sertifikat.
Pemerintah Kabupaten Bekasi, harap Dwiyantoto, segera melakukan solusi mengenai masalah tanah. Di satu sisi, aku Dwiyantoro, Pemda berharap adanya pemasukan PBB dari para pengusaha kavling, namun di sisi lain, Pemda juga kehilangan pemasukan karena banyak pembeli kavling yang tidak bisa membayar PBB.

HARGA TANAH DI JL.UJUNG HARAPAN

Aslkm. Wr. Wb. Selamat siang, pak. Mohon info harga pasaran tanah dan bangunan di wilayah jl. ujung harapan, itu pasaran permeter berapa ya pak? Terima kasih.


Dede Sulaiman <ddsulaiman@rocketmail.com>

 Jawab.
Harga pasaran tanah di jalan ujung Harapan sangat variatif , tergantung posisi terhadap jalan utama atau tidak.

Umumnya harga pasaran yang letaknya di jalan raya mulai dari termurah kisaran Rp.3.000.000 s/d
 5 .000.000 untuk masa awal tahun 2016.
bisa dapat lebih tinggi apabila terdapat bangunan.